PESISIR SELATAN, MIMBARNAGARI.KIM.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni, mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, untuk mulai membangun ekosistem halal sebagai langkah memperkuat daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.

Ajakan tersebut disampaikan Lisda saat menghadiri kegiatan temu wicara pengawasan lembaga bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI dalam agenda sosialisasi jaminan produk halal yang digelar di kawasan Sago, Painan, Senin - Selasa (16 - 17/3/2026). Kegiatan tersebut diikuti ratusan pelaku UMKM yang berasal dari 15 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Menurut Lisda, kehadiran sertifikasi halal menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi sehari-hari. Selain itu, sertifikasi tersebut juga menjadi salah satu kunci bagi perkembangan usaha kecil di masa mendatang.

“Kepercayaan konsumen adalah hal utama dalam dunia usaha. Ketika produk memiliki sertifikat halal, masyarakat akan lebih yakin terhadap kualitas dan keamanannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga kebutuhan terhadap produk halal sangat tinggi. Bahkan, tren industri halal saat ini tidak hanya berkembang di dalam negeri, tetapi juga semakin diminati di pasar global.

Lisda menilai bahwa produk halal kini tidak lagi sekadar dipandang sebagai kewajiban agama, tetapi telah menjadi standar kualitas, kebersihan, serta jaminan keamanan bagi konsumen.

Untuk itu, pemerintah menghadirkan kebijakan Jaminan Produk Halal yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi tersebut memberikan kepastian bahwa produk yang beredar di masyarakat benar-benar halal dan aman untuk dikonsumsi.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa sertifikasi halal memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku UMKM, di antaranya meningkatkan kepercayaan konsumen, menaikkan nilai jual produk, memperluas akses pasar, serta membuka peluang untuk menembus pasar yang lebih besar.

Pemerintah juga memahami bahwa sebagian pelaku usaha kecil memiliki keterbatasan dari sisi biaya maupun akses informasi. Karena itu, pemerintah meluncurkan program sertifikasi halal gratis melalui program SEHATI agar UMKM dapat memperoleh sertifikat halal dengan lebih mudah.

Namun demikian, Lisda menegaskan bahwa tujuan utama yang ingin dibangun bukan hanya sekadar sertifikat halal semata, melainkan sebuah ekosistem halal yang menyeluruh.

“Ekosistem halal mencakup seluruh proses usaha, mulai dari bahan baku yang halal, proses produksi yang higienis, sertifikasi, sistem distribusi yang baik hingga pengawasan yang berjalan efektif,” jelasnya.

Menurutnya, jika sistem tersebut dapat berjalan secara konsisten, maka UMKM akan semakin kuat dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di tengah masyarakat.

Sebagai anggota DPR RI, Lisda menegaskan bahwa pihaknya terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai program pemerintah, termasuk pelaksanaan jaminan produk halal yang dijalankan BPJPH.

Beberapa hal yang terus didorong antara lain mempermudah akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil di daerah, memastikan program sertifikasi halal gratis benar-benar dirasakan oleh UMKM, memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar, serta membangun ekosistem halal yang kokoh agar UMKM memiliki daya saing lebih tinggi.

“Penguatan UMKM bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa,” ujarnya.

Lisda berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman para pelaku usaha tentang pentingnya menjaga kualitas produk, kebersihan proses produksi, serta mengurus sertifikat halal bagi usaha yang dijalankan.

“Usaha kecil yang dikelola secara baik hari ini berpotensi menjadi usaha besar di masa depan. Karena itu mari bersama-sama membangun ekosistem halal yang kuat agar UMKM semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera,” pungkasnya. RIKO