PADANG, MIMBARNAGARI.KIM.ID – Penutupan sejumlah wilayah udara di kawasan Timur Tengah akibat meningkatnya tensi konflik regional berdampak langsung pada arus penerbangan internasional. Ribuan jemaah umrah asal Indonesia dilaporkan tertahan di sejumlah bandara transit setelah jadwal penerbangan mereka dibatalkan atau ditunda secara mendadak

Data sementara menyebutkan lebih dari 58 ribu jemaah terdampak situasi tersebut. Beberapa bandara internasional seperti Doha dan Dubai menjadi titik penumpukan penumpang karena perubahan rute penerbangan. Ketidakpastian jadwal kepulangan memicu kekhawatiran, terutama bagi jemaah lanjut usia yang memerlukan perhatian khusus.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Komisi VIII, Lisda Hendrajoni, menegaskan bahwa negara harus mengambil peran aktif dalam kondisi darurat seperti ini. Menurutnya, pemerintah tidak boleh sekadar memantau situasi tanpa langkah konkret.

“Keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama. Pemerintah wajib memastikan seluruh warga negara yang sedang menjalankan ibadah mendapatkan perlindungan penuh dan tidak dibiarkan menghadapi ketidakpastian sendirian,” ujar Lisda dalam keterangannya.

Ia meminta koordinasi lintas kementerian segera diperkuat, khususnya antara Kementerian terkait penyelenggaraan haji dan umrah, Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan RI di negara-negara transit. Pendataan ulang dan pemantauan kondisi jemaah secara berkala dinilai penting untuk mencegah adanya warga yang terlewat dari pengawasan.

Selain aspek keselamatan, ketersediaan kebutuhan dasar juga menjadi sorotan. Lisda menekankan agar konsumsi, air minum, serta fasilitas istirahat yang layak disediakan tanpa membebankan biaya tambahan kepada jemaah.

“Dalam situasi seperti ini, jangan sampai ada yang terlantar atau kekurangan logistik. Semua pihak, termasuk maskapai dan penyelenggara perjalanan, harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya layanan kesehatan di titik transit. Mengingat mayoritas jemaah berusia lanjut, risiko kelelahan dan gangguan kesehatan akibat perjalanan panjang serta waktu tunggu yang tidak menentu perlu diantisipasi dengan penyediaan tenaga medis dan akses obat-obatan.

Lebih lanjut, Lisda mendorong pemerintah menyiapkan skenario darurat jika kondisi belum memungkinkan untuk pemulangan normal. Opsi penambahan penerbangan, pengalihan rute alternatif, hingga mekanisme evakuasi bertahap harus dirancang secara matang dan cepat.

Transparansi informasi, menurutnya, menjadi kunci untuk meredam kepanikan keluarga jemaah di Tanah Air. Pemerintah diminta memberikan pembaruan resmi secara rutin agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak terjebak pada spekulasi.

Komisi VIII DPR RI, lanjut Lisda, akan terus melakukan pengawasan terhadap langkah pemerintah dalam menangani persoalan ini. Ia berharap seluruh jemaah umrah Indonesia dapat segera kembali ke Tanah Air dalam kondisi selamat, sehat, dan tetap merasakan kehadiran negara di tengah situasi darurat global. Riko