TUAPEJAT, MIMBARNAGARI.KIM.ID — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, meninjau langsung kondisi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, yang terdampak kebijakan penonaktifan jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari program BPJS Kesehatan.

Dalam kunjungannya di wilayah Tuapejat, Lisda mendapati kondisi memprihatinkan sebuah keluarga yang selama bertahun-tahun harus berjuang menghadapi penyakit yang diderita seorang ibu dan anaknya.

Menurut Lisda, sang ibu telah lama menderita sakit, bahkan sejak masa kehamilan. Kondisi kesehatan yang tidak stabil saat mengandung kemudian berdampak pada anak yang dilahirkan dengan gangguan kesehatan bawaan sehingga keduanya memerlukan perawatan medis secara berkelanjutan.

“Kondisi ibu ini sudah sakit bertahun-tahun. Bahkan saat beliau hamil pun sudah dalam keadaan sakit, dan akhirnya anaknya juga lahir dengan kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus,” ujar Lisda saat meninjau langsung keluarga tersebut, Kamis (5/3/2026).

Ia menjelaskan situasi keluarga tersebut semakin berat setelah mereka terdampak kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya menanggung biaya pengobatan keduanya.

“Coba bayangkan, keluarga dengan kondisi seperti ini yang harus terus berobat, ibu dan anak, justru terkena pengurangan bantuan. Ini tentu sangat memprihatinkan,” tegasnya.

Lisda mengingatkan pemerintah dan para pengambil kebijakan agar lebih berhati-hati dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan pengurangan bantuan sosial, terutama yang menyangkut layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan.

“Jangan main-main dalam mengambil keputusan kebijakan. Jangan membuat kebijakan tanpa melihat langsung kondisi masyarakat. Di lapangan kita bisa melihat sendiri bagaimana masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan,” katanya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu juga menilai kasus yang ditemui di Mentawai kemungkinan hanya sebagian kecil dari persoalan serupa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

“Ini mungkin hanya satu atau dua kasus yang kita lihat langsung. Bisa jadi di seluruh Indonesia masih banyak keluarga dengan kondisi serupa yang sangat bergantung pada bantuan untuk bertahan dan mendapatkan pengobatan,” ujarnya.

Lisda menegaskan temuan tersebut akan dibawa ke tingkat nasional sebagai bahan evaluasi kebijakan bantuan sosial dan jaminan kesehatan, agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan mampu melindungi masyarakat yang paling membutuhkan. Riko