PESISIR SELATAN, MIMBARNAGARI.KIM.ID— Kisruh kepengurusan cabang olahraga renang di tubuh Akuatik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan kian memanas. Persoalan ini bahkan mulai berdampak terhadap persiapan atlet yang akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat (Porprov) serta sejumlah kejuaraan lainnya dalam waktu dekat.

Sejumlah klub renang, orang tua atlet, dan pelatih menilai proses pergantian kepengurusan yang seharusnya dilakukan melalui Musyawarah Kabupaten (Muskab) justru terhambat karena sikap tidak kooperatif pengurus lama.

Salah seorang pelatih renang Pesisir Selatan, Ria, yang juga merupakan pelatih di klub SeaRIA Aquatic, mengatakan masa kepengurusan Pengcab Akuatik Indonesia Pesisir Selatan saat ini sudah mendekati akhir. Namun hingga kini, Muskab untuk memilih kepengurusan baru belum dapat dilaksanakan.

Menurutnya, kendala utama karena pengurus lama belum bersedia menandatangani surat persetujuan pelaksanaan Muskab yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 10 Maret 2026.

“Kami dari klub renang se-Pesisir Selatan bersama orang tua atlet dan para pelatih sebenarnya sudah menyurati Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan sejak 2025 untuk menggelar Muskab. Namun saat itu tidak mendapat respons yang jelas,” ujar Ria kepada wartawan, Rabu (11/03).

Upaya kembali untuk menggelar Muskab menjelang berakhirnya masa kepengurusan juga disebut kembali menemui hambatan. Bahkan, salah seorang pengurus lama disebut telah menghubungi pengurus provinsi untuk menghentikan rencana Muskab dengan alasan kegiatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pengurus lama.

“Kami juga sudah mencoba menemui Ketua KONI Pesisir Selatan dan disarankan berkoordinasi langsung dengan Ketua Akuatik Pesisir Selatan. Namun setelah ditemui, beliau tidak merespons dengan baik dan tetap tidak bersedia menandatangani surat pelaksanaan Muskab,” katanya.

Ria menilai kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di kalangan klub dan pelatih. Pasalnya, selama lebih dari empat tahun masa kepengurusan, pengurus dinilai tidak aktif dalam proses pembinaan atlet.

“Selama ini kami hampir tidak pernah melihat keterlibatan pengurus dalam proses latihan maupun kegiatan atlet. Padahal para atlet tetap berlatih dan mengikuti berbagai kejuaraan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti prestasi renang Pesisir Selatan dalam ajang Porprov Sumatera Barat yang dinilai belum menunjukkan hasil maksimal selama lebih dari dua dekade terakhir.

Lebih lanjut, Ria mengungkapkan bahwa pihak klub dan pelatih sebenarnya telah menyampaikan mosi tidak percaya kepada pengurus provinsi Akuatik Indonesia Sumatera Barat. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret yang diambil.

“Dari pengurus provinsi, penyelesaiannya justru dikembalikan ke KONI kabupaten. Sampai sekarang belum ada titik terang,” katanya.

Situasi tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap keikutsertaan atlet Pesisir Selatan dalam Porprov maupun berbagai kejuaraan renang lainnya. Pasalnya, sesuai ketentuan pengurus provinsi, data atlet yang akan berlaga harus sudah dinyatakan lengkap paling lambat akhir Maret.

Jika persoalan kepengurusan tidak segera diselesaikan, Ria menyebut pihaknya mempertimbangkan untuk tidak menurunkan atlet.

“Kalau sampai tidak ada kejelasan, kami dari SeaRIA Aquatic kemungkinan tidak akan menurunkan atlet di Porprov. Bahkan jika ada atlet renang yang turun membawa nama Pesisir Selatan di berbagai kejuaraan, kami juga akan mempertanyakan asal-usul atlet tersebut, apakah benar berasal dari daerah ini atau justru didatangkan dari luar,” tegasnya.

Ia berharap semua pihak dapat bersikap terbuka dan kooperatif agar Muskab segera dilaksanakan demi masa depan pembinaan olahraga renang di daerah tersebut.
“Yang kami perjuangkan sebenarnya sederhana, yakni masa depan atlet dan kemajuan olahraga renang di Pesisir Selatan,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan, M. Adli, saat dihubungi wartawan, Rabu (11/03) menyayangkan polemik tersebut terjadi di tubuh cabang olahraga renang.

Menurutnya, KONI telah berupaya melakukan komunikasi dengan pengurus cabang olahraga renang agar persoalan tersebut segera ditelusuri dan diselesaikan.

“Kami sangat menyayangkan kondisi ini. KONI sudah menghubungi Ketua Cabor Renang agar segera menelusuri persoalan yang terjadi. Jika memang sudah waktunya pelaksanaan Muskab, maka silakan dilaksanakan sesuai dengan aturan organisasi yang berlaku,” ujar Adli.

Ia berharap persoalan kepengurusan tersebut dapat segera diselesaikan agar tidak berdampak pada pembinaan dan masa depan para atlet di Pesisir Selatan.
“Kalau ini tidak segera diselesaikan, tentu yang akan terdampak adalah para atlet,” pungkasnya. RIKO