JAKARTA, MIMBAR NAGARI.KIM.ID - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menegaskan pemerintah harus memastikan seluruh tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan optimal dengan mengutamakan keselamatan jamaah.

Menurut Lisda, berbagai persiapan teknis yang dilakukan pemerintah menunjukkan perkembangan positif. Namun demikian, pemerintah diminta tetap mewaspadai dinamika global yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan ibadah haji, khususnya yang berkaitan dengan situasi geopolitik internasional.

Ia menilai kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah perlu menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada berbagai aspek penyelenggaraan haji, termasuk jalur penerbangan dan keamanan perjalanan jamaah.

“Kita harus menyadari bahwa kondisi global, terutama eskalasi konflik di Timur Tengah, bisa berdampak pada berbagai aspek penyelenggaraan haji, termasuk jalur penerbangan dan keamanan perjalanan jamaah. Karena itu mitigasi risiko harus disiapkan sejak dini,” ujar Lisda.

Hal tersebut disampaikan Lisda dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia yang membahas kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

Dalam rapat tersebut, dibahas tiga skenario penyelenggaraan haji Indonesia tahun 2026 yang disiapkan pemerintah terkait potensi dampak konflik di Timur Tengah.

Skenario pertama, keberangkatan jamaah haji tetap dilaksanakan dengan kemungkinan pengalihan rute penerbangan ke jalur yang lebih aman apabila situasi keamanan di kawasan tertentu tidak memungkinkan untuk dilalui.

Skenario kedua, pemerintah Indonesia berpotensi mengambil keputusan untuk menunda atau bahkan membatalkan keberangkatan jamaah haji meskipun pemerintah Arab Saudi tetap membuka pelaksanaan ibadah haji.

“Jika Indonesia harus mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan jamaah demi alasan keselamatan, maka pemerintah harus memastikan bahwa biaya haji jamaah tidak hangus dan tetap terlindungi,” tegas Lisda.

Sementara itu, skenario ketiga yang juga harus diantisipasi adalah kemungkinan terburuk apabila pemerintah Arab Saudi memutuskan menutup penyelenggaraan ibadah haji karena kondisi tertentu.

Menurut Lisda, dalam kondisi tersebut prioritas utama pemerintah adalah memastikan dana jamaah tetap aman dan dapat dikembalikan secara utuh.

“Jika sampai terjadi penutupan haji oleh Arab Saudi, maka prioritas utama kita adalah memastikan dana jamaah tetap aman dan bisa dikembalikan secara utuh. Transparansi pengelolaan dana jamaah menjadi hal yang sangat penting dalam situasi seperti itu,” jelasnya.

Lisda juga menekankan bahwa pengelolaan dana haji harus menjadi perhatian serius dalam setiap skenario yang disiapkan pemerintah. Ia menilai perlindungan terhadap dana jamaah merupakan amanah besar yang harus dijaga secara transparan dan akuntabel.

“Apapun skenario yang disiapkan pemerintah, prinsip utamanya harus jelas: dana jamaah harus aman dan tidak boleh dirugikan. Ini adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab,” katanya.

Selain itu, Lisda menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada calon jamaah haji yang telah lama menunggu keberangkatan.

Menurutnya, transparansi akan memberikan kepastian sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah.

“Skenario kedaruratan harus disosialisasikan secara terbuka kepada calon jamaah haji. Mereka berhak mengetahui berbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar tidak ada kebingungan atau kepanikan jika situasi berubah,” ujarnya.

Lisda menegaskan Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji agar tetap berjalan profesional dan berpihak pada kepentingan jamaah.

“Kami di Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan pengawasan secara ketat. Tujuannya jelas, agar penyelenggaraan haji Indonesia semakin profesional dan benar-benar berpihak pada kepentingan jamaah,” tegasnya.

Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat bekerja maksimal demi menjaga kepercayaan masyarakat.

“Penyelenggaraan haji adalah tanggung jawab besar negara. Karena itu semua pihak harus bekerja dengan serius, profesional, dan penuh tanggung jawab agar jamaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik,” tutup Lisda. RIKO