PESISIR SELATAN, MIMBARNAGARI -  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dengan menargetkan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sempurna. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kolaborasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Bawaslu Pesisir Selatan menggelar kegiatan sosialisasi optimalisasi pencapaian IKPA dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara di kantor Bawaslu setempat, Selasa (10/2).

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pengelolaan anggaran yang akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan perbendaharaan negara.

Kepala Sekretariat Bawaslu Pesisir Selatan, Rinaldi, menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, sekaligus menjaga konsistensi kinerja keuangan lembaga.

Ia mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2025, Bawaslu Pesisir Selatan berhasil meraih skor IKPA sebesar 99,83. Capaian tersebut mendorong jajaran sekretariat untuk menargetkan nilai maksimal pada periode berikutnya.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk meraih skor sempurna. Oleh karena itu, kami mengundang KPPN Painan untuk berbagi pengetahuan dan penguatan kapasitas,” ujar Rinaldi.

Menurutnya, pencapaian IKPA optimal tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang solid, baik di internal satuan kerja maupun dengan instansi eksternal terkait.

Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, saat membuka kegiatan menekankan pentingnya membangun kesamaan persepsi dalam pelaksanaan anggaran agar seluruh jajaran memahami tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.

Ia menilai konsolidasi internal dan eksternal yang dilakukan Bawaslu selama ini menjadi modal penting dalam menjaga tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.
Afriki juga mengingatkan agar setiap pengeluaran anggaran, baik belanja pegawai, belanja barang, maupun belanja modal, memiliki kejelasan peruntukan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substansi.

Sementara itu, perwakilan KPPN Painan, Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN) Fiki Erlangga, memaparkan pentingnya IKPA sebagai instrumen penilaian kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pemerintah.

Ia menjelaskan sejumlah indikator utama dalam evaluasi IKPA, antara lain frekuensi revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), kesesuaian rencana dan realisasi anggaran, tingkat penyerapan anggaran, serta capaian output kegiatan.

Menurut Fiki, semakin minim revisi DIPA yang dilakukan, maka semakin baik kualitas perencanaan anggaran suatu satuan kerja.
Selain itu, ia juga menyampaikan sejumlah strategi untuk mencapai nilai IKPA maksimal, seperti melakukan reviu DIPA secara berkala, menjaga deviasi rencana dan realisasi anggaran di bawah lima persen, mempercepat pelaksanaan belanja sejak awal tahun anggaran, serta menyiapkan mitigasi risiko menjelang akhir tahun.

Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran pimpinan dan sekretariat Bawaslu Pesisir Selatan, serta dihadiri pula oleh pejabat fungsional KPPN Painan. Melalui kolaborasi ini, Bawaslu Pesisir Selatan berharap mampu mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara secara profesional dan berintegritas. RIKO