JAKARTA, MIMBARNAGARI  — Dugaan kasus kekerasan terhadap anak di salah satu tempat penitipan (daycare) di Yogyakarta menuai perhatian luas dan memicu kekhawatiran di kalangan orang tua. Peristiwa ini dinilai menjadi alarm penting bagi semua pihak untuk memperkuat sistem perlindungan anak, khususnya di lingkungan pengasuhan di luar keluarga.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut. Ia menilai, kasus ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan terhadap lembaga pengasuhan anak.

Menurutnya, anak-anak sering kali tidak mampu mengungkapkan secara verbal pengalaman kekerasan yang dialami. Indikasi yang muncul biasanya bersifat nonverbal, seperti perubahan sikap, rasa takut berlebihan, hingga tangisan tanpa sebab yang jelas.

“Sering kali tanda-tanda ini tidak disadari. Karena itu, kasus kekerasan terhadap anak menjadi sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.

Lisda menegaskan bahwa daycare seharusnya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Keberadaannya juga diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan orang tua dalam memberikan perlindungan serta kasih sayang. Namun, kasus yang mencuat justru mengindikasikan adanya celah dalam pengelolaan dan pengawasan.

Ia mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional daycare di berbagai daerah. Evaluasi tersebut mencakup aspek perizinan, standar layanan pengasuhan, hingga sistem pengawasan yang diterapkan secara berkala.

Selain itu, Lisda menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Hal ini meliputi proses rekrutmen tenaga pengasuh yang profesional, penggunaan perangkat pengawasan seperti kamera pemantau, serta audit rutin oleh instansi terkait.

“Negara harus memastikan setiap tempat penitipan anak benar-benar aman dan memenuhi standar kelayakan,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan para orang tua untuk lebih cermat dalam memilih daycare. Aspek keamanan dan kualitas pengasuhan, menurutnya, harus menjadi prioritas utama dibandingkan faktor lain seperti lokasi atau biaya.

Orang tua diimbau untuk memeriksa legalitas lembaga, kompetensi tenaga pengasuh, serta keterbukaan sistem pengawasan yang diterapkan. Komunikasi yang intens antara orang tua dan pihak pengelola juga dinilai penting untuk memastikan kondisi anak tetap terpantau.

Tak kalah penting, orang tua diminta untuk lebih peka terhadap perubahan perilaku anak sebagai langkah awal mendeteksi potensi masalah.

Lisda menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga. Ia berharap kasus di Yogyakarta dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan anak secara komprehensif.

“Peristiwa seperti ini tidak boleh terulang. Anak-anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan penuh kasih,” pungkasnya. RIKO