PESISIR SELATAN, MIMBARNAGARI – Bupati Pesisir Selatan, H. Hendrajoni, S.H., M.H., melontarkan kritik keras terhadap kinerja dunia pendidikan di daerahnya setelah hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun 2026 menunjukkan capaian yang memprihatinkan. Di hadapan para pejabat pendidikan dan kepala sekolah, Hendrajoni menegaskan bahwa rendahnya kualitas pendidikan tidak bisa lagi ditutupi dengan laporan administratif yang terlihat baik di atas kertas.

Pernyataan tegas itu disampaikan saat membuka kegiatan Evaluasi dan Refleksi Pencapaian Pendidikan Tahun Pelajaran 2025/2026 serta Evaluasi Hasil TKA SD dan SMP Tahun 2026 di Gedung Painan Convention Center (PCC), Selasa (23/6/2026).

Forum yang dihadiri Kepala Inspektorat, Kepala BKPSDM, Kepala Bapperida, Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, hingga seluruh kepala sekolah se-Pesisir Selatan itu berubah menjadi ruang evaluasi terbuka ketika Bupati membeberkan rapor pendidikan daerah yang dinilainya masih jauh dari kata memuaskan.

Sebanyak 8.600 siswa mengikuti TKA tahun ini. Namun hasilnya justru menempatkan Pesisir Selatan di papan bawah Sumatera Barat. Untuk jenjang SD, nilai rata-rata Matematika hanya mencapai 41,41 dan menempatkan daerah ini di peringkat ke-18 Sumbar. Sementara Bahasa Indonesia berada pada angka 58,66, juga bertengger di posisi ke-18.

Kondisi serupa terjadi di tingkat SMP. Mata pelajaran Matematika hanya mencatat rata-rata 40,05 dengan posisi ke-14 Sumbar, sedangkan Bahasa Indonesia memperoleh nilai rata-rata 58,12 dan berada di urutan ke-17.

“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah cermin dari cara kita mengelola pendidikan. Fakta ini menunjukkan bahwa kita belum bekerja secara maksimal. Terlalu banyak yang berjalan sebagai rutinitas, tetapi minim inovasi yang benar-benar berdampak terhadap peningkatan kompetensi murid,” tegas Hendrajoni.

Dalam pidatonya, Bupati bahkan menyinggung adanya praktik-praktik yang diduga menggerus integritas pengelolaan sekolah. Ia mengaku menerima laporan mengenai sejumlah kepala sekolah yang lebih fokus pada keuntungan dari pengelolaan anggaran dibandingkan peningkatan mutu pendidikan.

“Saya mendapat laporan ada kepala sekolah yang memilih melaksanakan ujian di sekolah karena mengejar fee cetak soal, pengadaan buku karena mengharapkan fee buku, serta berbagai pengadaan lain yang orientasinya cashback. Jika ini benar terjadi, maka pendidikan telah bergeser dari misi mencerdaskan anak menjadi ajang mencari keuntungan,” ungkapnya.

Menurut Hendrajoni, pola pikir semacam itu menjadi salah satu faktor yang membuat kualitas pendidikan sulit bergerak maju. Dana pendidikan yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan mutu justru berpotensi kehilangan arah ketika kepentingan pribadi lebih dominan dibanding kepentingan peserta didik.

Tak berhenti pada kritik, Hendrajoni juga mengisyaratkan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur birokrasi pendidikan. Mulai dari Kepala Dinas Pendidikan, para kepala bidang, hingga kepala sekolah akan masuk dalam radar penilaian pemerintah daerah.

“Saya akan melakukan evaluasi total. Tidak ada yang kebal evaluasi. Siapa yang tidak mampu menghadirkan perubahan, tidak berintegritas, dan tidak serius meningkatkan mutu pendidikan, harus siap menerima konsekuensinya,” tegasnya.

Bupati menegaskan bahwa dirinya tidak ingin lagi melihat Pesisir Selatan menjadi penghuni papan bawah dalam indikator mutu pendidikan. Ia memasang target ambisius agar posisi daerah ini melonjak ke lima besar Sumatera Barat pada pengukuran berikutnya.

“Data ini harus menjadi alarm keras bagi semua pihak. Kita tidak boleh nyaman dengan kegagalan. Saya ingin ada lompatan besar, bukan sekadar perbaikan kecil. Pendidikan harus kembali berorientasi pada kualitas siswa, bukan pada kepentingan-kepentingan lain yang merusak sistem,” pungkas Hendrajoni. RIKO