BANDAACEH, MIMBARNAGARI – Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal secara ketat realisasi bantuan penanganan bencana di Provinsi Aceh. Percepatan pemulihan fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir menjadi salah satu prioritas utama agar aktivitas belajar mengajar dapat segera kembali normal.

Pernyataan tersebut disampaikan Lisda saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (24/6/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa Komisi VIII DPR RI telah memperjuangkan alokasi bantuan kebencanaan senilai Rp12,3 miliar untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai wilayah terdampak.

"Komisi VIII DPR RI telah mengalokasikan bantuan kebencanaan sekitar Rp12,3 miliar. Sebagian anggaran tersebut diprioritaskan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan akibat banjir sehingga proses belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan baik," ujar Lisda.

Menurutnya, alokasi anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil peninjauan lapangan yang dilakukan Komisi VIII DPR RI usai bencana melanda sejumlah daerah di Aceh. Dari kunjungan itu, kebutuhan mendesak di sektor pendidikan menjadi salah satu aspirasi utama yang kemudian diperjuangkan dalam pembahasan anggaran tahun 2026.

Lisda menegaskan, peran Komisi VIII DPR RI tidak berhenti pada perjuangan anggaran semata. Lembaga legislatif tersebut juga akan menjalankan fungsi pengawasan agar setiap bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Kami akan terus mengawal proses realisasi bantuan ini agar tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang sedang bangkit dari dampak bencana," tegasnya.

Ia menambahkan, perhatian Komisi VIII DPR RI tidak hanya tertuju pada satu daerah, melainkan mencakup seluruh wilayah di Aceh yang terdampak bencana. Selain rehabilitasi sekolah, dukungan juga diarahkan untuk pemulihan fasilitas sosial dan keagamaan yang turut mengalami kerusakan.

"Kami ingin memastikan seluruh daerah terdampak memperoleh perhatian yang sama. Negara harus hadir melalui langkah-langkah nyata untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana," kata Lisda.

Lisda berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran.

Ia memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus memantau pelaksanaan program tersebut sehingga bantuan yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pemulihan sektor pendidikan dan kehidupan masyarakat Aceh secara menyeluruh. KOKO