PESISIR SELATAN, MIMBARNAGARI.KIM.ID - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPrPA) turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi data tambahan korban banjir dan tanah longsor di Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (20/1).

Langkah ini dilakukan menyusul ditemukannya sejumlah warga terdampak yang belum masuk dalam Surat Keputusan (SK) penerima Hunian Sementara (Huntara), meskipun rumah mereka mengalami kerusakan berat hingga hanyut akibat bencana pada akhir 2025 lalu.

Verifikasi dipusatkan di Kampung Padang Pasir, Ranah Bayang, Nagari Koto Ranah, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, dengan melibatkan unsur pemerintah daerah dan pemerintah nagari setempat.

Kepala Dinsos PPrPA Pesisir Selatan, Ilham Rahmadsyah Putra, S.STP., memimpin langsung kegiatan tersebut bersama Sekretaris Dinas Isman, SE, M.Si., Kepala Bidang Linjamsos Yusmardi, SE., serta tim teknis.

Dalam prosesnya, tim melakukan peninjauan langsung ke rumah-rumah warga terdampak untuk memastikan tingkat kerusakan dan mencocokkan data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.

“Kami turun langsung agar tidak ada korban bencana yang terlewat dari pendataan dan penyaluran bantuan sosial,” kata Ilham Rahmadsyah Putra di sela kegiatan.

Menurut Ilham, verifikasi lapangan menjadi kunci untuk menjaga akurasi data dan mencegah potensi kesalahan dalam penetapan penerima bantuan.

“Hasil verifikasi ini akan menjadi dasar pengusulan penerima bantuan lanjutan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia,” ujarnya.

Ia menyebutkan, bantuan yang diusulkan meliputi program Jaminan Hidup (Jadup) serta bantuan isi Hunian Sementara bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hanyut.

Selain verifikasi fisik, Dinsos PPrPA juga melakukan koordinasi dengan pemerintah nagari dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk melengkapi dan memvalidasi dokumen pendukung calon penerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap pemerintah pusat dapat segera menindaklanjuti hasil verifikasi tersebut agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir dan longsor di Bayang Utara segera terpenuhi.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana serta memastikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak musibah alam. Riko