JAKARTA, MIMBAR NAGARI – Upaya jemput bola yang dilakukan Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, kembali membuahkan hasil. Dalam kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Rabu (3/6/2026), Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berhasil memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp59 miliar untuk pembangunan sektor irigasi dan pengendalian sungai.

Keberhasilan tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat, terutama petani dan warga yang selama ini berada di kawasan rawan banjir serta terdampak kerusakan infrastruktur akibat aliran sungai.

Dalam pertemuan itu, Hendrajoni didampingi Sekretaris Daerah Zainal Arifin dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jaferi. Rombongan diterima langsung oleh jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, di antaranya Sekretaris Ditjen SDA Dedi Natrifahrizal, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan SDA Gatot Bayu Aji, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan A. Adi Umar Dani, serta Kasubdit Bina Operasi dan Pemeliharaan Tantri Anggraini.

Pada kesempatan tersebut, Pemkab Pesisir Selatan menyampaikan sejumlah usulan prioritas yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur sumber daya air di berbagai kecamatan.

Untuk sektor irigasi, pemerintah daerah mengajukan rehabilitasi terhadap 114 daerah irigasi. Dari jumlah tersebut, delapan daerah irigasi telah mendapat persetujuan dengan nilai anggaran sekitar Rp17 miliar yang dijadwalkan terealisasi pada tahun 2026.

Selain itu, sebanyak 90 daerah irigasi lainnya telah masuk daftar prioritas dan mendapatkan penandaan khusus untuk proses lanjutan. Sementara enam daerah irigasi lainnya masih harus melengkapi sejumlah persyaratan teknis sebelum dapat diproses lebih lanjut.

Tidak hanya itu, usulan penanganan sungai yang diajukan Pemkab Pesisir Selatan juga mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Sebanyak tujuh titik sungai disetujui untuk ditangani dengan total anggaran mencapai Rp42 miliar.

Dengan demikian, total dukungan anggaran yang berhasil diperjuangkan dari Kementerian PUPR untuk sektor irigasi dan pengendalian sungai mencapai Rp59 miliar.

Meski demikian, perjuangan belum berhenti. Pemerintah daerah juga mengusulkan penanganan abrasi di lima kawasan pesisir, yakni Pantai Sago, Pantai Muaro Api-Api, Pantai Surantih, Pantai Muaro Bantiang Tarusan, dan Pantai Pasia Pelangai. Usulan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan dan diharapkan dapat masuk dalam alokasi anggaran tahun 2027.

Bupati Hendrajoni menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu program turun dari pusat, melainkan harus aktif memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan kementerian terkait.

"Kami tidak ingin hanya menunggu. Pemerintah daerah harus aktif menjemput program ke kementerian agar kebutuhan masyarakat dapat segera ditangani. Alhamdulillah, sejumlah usulan prioritas kita mendapat respons positif dan dukungan anggaran yang nyata," kata Hendrajoni.

Menurutnya, rehabilitasi jaringan irigasi akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas pertanian masyarakat. Sementara program pengendalian sungai diharapkan mampu mengurangi risiko banjir serta melindungi kawasan permukiman dan lahan produktif warga.

"Kami akan terus mengawal seluruh proses ini hingga terealisasi di lapangan. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan daerah dari berbagai ancaman bencana," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Pesisir Selatan, Jaferi, menyebut keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan proposal teknis yang komprehensif.

Menurutnya, seluruh data pendukung dan kebutuhan teknis telah dipersiapkan secara matang sehingga usulan yang diajukan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami akan segera menindaklanjuti proses administrasi dan koordinasi teknis dengan pemerintah pusat agar seluruh program yang telah disetujui dapat berjalan sesuai jadwal pada tahun 2026," katanya.

Dukungan anggaran senilai Rp59 miliar ini menjadi salah satu capaian penting Pemkab Pesisir Selatan dalam memperkuat infrastruktur daerah. Selain mendukung sektor pertanian, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan perlindungan masyarakat dari risiko bencana serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. RIKO