PESISIR SELATAN, MIMBARNAGARI — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, Salim Muhaimin, memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Barat pada Selasa (19/5/2026). Pemanggilan tersebut langsung memantik perhatian publik karena dikaitkan dengan sejumlah persoalan yang belakangan mencuat di lingkungan Dinas Pendidikan Pesisir Selatan.

Kehadiran Salim Muhaimin di Mapolda Sumbar dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Zainal Arifin. Ia menyebut kepala dinas tersebut memang mengajukan izin resmi untuk memenuhi panggilan penyidik.

“Benar, yang bersangkutan meminta izin untuk menghadiri panggilan dari Polda Sumbar guna memberikan keterangan,” kata Zainal Arifin saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya.

Informasi itu turut diperkuat dengan adanya surat pemanggilan resmi dari Ditreskrimum Polda Sumbar bernomor B/379/V/RES.1.9/2026/Ditreskrimum. Surat tersebut menjadi dasar pemanggilan terhadap Salim Muhaimin untuk dimintai keterangan oleh penyidik.

Meski demikian, Sekda Pesisir Selatan enggan menjelaskan lebih jauh terkait materi pemeriksaan maupun kapasitas Salim Muhaimin dalam pemanggilan tersebut. Pemerintah daerah memilih menyerahkan seluruh proses kepada aparat penegak hukum.

“Kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Untuk materi pemeriksaan, kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut,” ujarnya singkat.

Pemanggilan terhadap Kadis Pendidikan itu memunculkan spekulasi luas di tengah masyarakat. Pasalnya, dalam beberapa bulan terakhir, Dinas Pendidikan Pesisir Selatan kerap menjadi sorotan akibat berbagai persoalan yang mencuat ke publik.

Salah satu isu yang paling menyedot perhatian adalah dugaan persoalan dalam proyek pengadaan makanan di SMPN 7 Sutera. Kasus tersebut sebelumnya dilaporkan oleh terlapor Didi Someldi dan sempat menjadi perbincangan hangat karena menyeret nama sejumlah pihak di lingkungan pendidikan.

Selain itu, publik juga menilai pemanggilan ini menjadi sinyal bahwa aparat penegak hukum mulai serius mendalami berbagai laporan yang selama ini berkembang di tubuh Dinas Pendidikan Pesisir Selatan. Tidak sedikit pihak yang mendesak agar proses penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan transparan.

Situasi tersebut membuat perhatian masyarakat kini tertuju pada langkah lanjutan penyidik Polda Sumbar. Publik menunggu apakah pemeriksaan ini hanya sebatas klarifikasi atau akan berkembang pada tahapan hukum berikutnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Ditreskrimum Polda Sumbar belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan maupun substansi perkara yang sedang didalami. Sementara itu, Salim Muhaimin juga belum memberikan pernyataan kepada media usai menjalani pemeriksaan. Riko