JAKARTA, MIMBARNAGARI — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, mempercepat upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta guna memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan. Pemerintah daerah menargetkan kepesertaan aktif jaminan kesehatan masyarakat mendekati angka maksimal hingga mencapai hampir 100 persen.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, usai melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurut Hendrajoni, penguatan UHC menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan perlindungan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu.

“Pemerintah daerah berupaya agar cakupan UHC Kabupaten Pesisir Selatan mendekati persentase maksimal. Kami ingin masyarakat memperoleh kepastian akses terhadap layanan kesehatan yang layak,” ujar Hendrajoni kepada wartawan.

Ia menilai percepatan pencapaian UHC membutuhkan dukungan lintas sektor dan sinergi kuat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Karena itu, komunikasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait terus dilakukan agar program perlindungan kesehatan masyarakat berjalan lebih optimal.

Dalam audiensi tersebut, rombongan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan turut didampingi Sekretaris Daerah Zainal Arifin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Syahrizal Antony, serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ilham Rahmatsyah Putra.

Pertemuan dengan jajaran Kementerian Sosial RI membahas sejumlah langkah strategis, terutama terkait integrasi data penerima bantuan sosial dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah daerah menilai validitas data menjadi faktor utama dalam mendukung efektivitas program UHC.

Hendrajoni menegaskan, data yang akurat akan membantu pemerintah memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan iuran BPJS Kesehatan dapat terakomodasi secara tepat sasaran.

Selain pembenahan data, Pemkab Pesisir Selatan juga melakukan evaluasi terhadap status kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat agar tetap aktif. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah warga mengalami hambatan administrasi ketika membutuhkan pelayanan medis.

“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan justru terkendala persoalan administrasi atau kepesertaan yang tidak aktif. Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” katanya.

Pemerintah daerah juga meminta keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah hingga pemerintah nagari dalam mendukung percepatan UHC, mulai dari pendataan masyarakat, sosialisasi program, hingga pengawasan di lapangan.

Pemkab Pesisir Selatan optimistis target peningkatan cakupan kesehatan semesta dapat tercapai melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah menilai sektor kesehatan tetap menjadi salah satu prioritas utama pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. RIKO